Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Donggala, Sulawesi tengah (Suteng), menuntut hak atas Dana Untuk Hasil (DBH) dari project gas jumbo di Selat Makassar. Pemkab Donggala akuiterimbas langsung tetapisebelumnya tidak pernah kebagian dari hasilprojectitu.
Tuntutan ini dikatakan Bupati Donggala Vera Elena Laruni dalam pernyataanya Senin, (30/6/2025). Diamemandangpemerintahan pusat sudahbertindak tidak adil padawilayahnya.
“Donggala ini tidaksekedar dekat, tetapiadapas di lajurkegiatan migas laut dalam. Tetapisaat pembagian hasil, nama kami tidak ada,” kata Vera.
Menurut Vera, beberapa kapalsupply migas masuk keluar laut Donggala tiap hari. Bahkan juga, pipa-pipa migas lewat di perairan mereka.
Berdasar peta sah Kementerian ESDM, sejumlahDaerah Kerja (WK) migas seperti North Ganal, West Ganal, dan Rapak ada dalam radius 12 mil dari pantai Donggala. Inimembuat Donggala secara hukum memiliki hak atas DBH Migas.
“Keadaan ini tidakdapat kami diamkan. Ini bentukkesenjanganpajak yang riil,” kata Vera.
Vera sampaikan lima tuntutan sahkepemerintahan pusat. Salah satunyaialahpenentuan Donggala sebagaiwilayahterimbasdan audit terbukadaerah lifting.
“Kami tidak mengemis. Kami menuntut apa yang hukum menjadi hak kami,” tutur Vera.