Usaha Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dalam perjuangkan hak Kabupaten Donggala atas Dana Untuk Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari block migas di Selat Makassar, terusmemetiksupport dari beragamkelompok.
Supportsekarangtiba dari kelompok ekonom Indonesia, Besar Sandra yang memandangcara barusantelahpasdanperludijagasampaihabis.
Besar secara tegasmemberikan dukungancara Bupati Vera. Diamemandang Donggala mempunyai dasar yang kuat untukmenuntut pembagian hasil migas, ingat jarak lokasieksplorasi migas yangdekat samadaerah pesisir Donggala.
Kegiatan migas di daerahitubahkan jugakelihatanterang dari pantai, yang bermakna Donggala benar-benarmempunyai potensiterimbas secara lingkungan.
“Cara Bupati Donggala menuntut keadilan atas kekayaan migas untukwilayahnya sangattepat.Wilayah yang terimbas seperti Donggala semestinyamemperoleh hak yang adil,” katanya.
Selainnyafaktor keadilan, Besar Sandra mengutamakankekuatan besar DBH Migas untukgerakkan pembangunan wilayah.
BekasStaffPakar Menko Maritim itu menyebutkan, tambahan akseptasiwilayah dari DBH Migas dapatcapaisekitaran 25 % dari keseluruhanBujetPenghasilandanBerbelanjaWilayah (APBD) Kabupaten Donggala danbisamenjadi dorongan besar untukkemajuan ekonomidaerahdanpembuatan lapangan pekerjaanuntukwargadi tempat.
“Penghasilan tambahan ini benar-benarkrusial, bukan hanyauntuk Donggala, tapi jugauntukmemberikan dukungankemajuan ekonomi nasional,” bebernya.
Simak juga: Sunatan UmumdanPenyembuhan Gratis DWP Donggala, Bupati Vera: Ini Tanggung Jawab Kita Bersama
Diamengharappemerintahan pusat dapat memberi responinspirasiPemerintahan Kabupaten Donggala secara positif danselekasnyaambilbeberapa langkahnyata. Tetapi, jikamasalah hukum yang merintangi, diamerekomendasikansupaya Pemkab Donggala pertimbangkancara judicial ulasan.
“KalaulahPemerintahan Pusat berkelitjika undang-undang tidak mungkin, saya benar-benarmemberikan dukungansupayaketentuanituditeslewat judicial ulasan,” tandasBesar. (*)