Panitia Khusus (Pansus) DPRD Palu sampaikan laporan hasil ulasanPerancanganKetentuanWilayah (Ranperda) mengenai Pertanggungjawaban PenerapanBujetPenghasilandanBerbelanjaWilayah (APBD) Tahun Bujet 2024 dalam Rapat Pleno yang diadakanpada Senin (7/7/2025).
Plenoituberjalan di Ruangan sidang DPRD Palu, Jl Moh Hatta, Kelurahan Besusu tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.
Plenoitudituruti oleh ketua DPRD Palu, Wakil Wali Kota Palu, OPD Kota Palu, elemen forkopimda anggota DPRD Palu.
Dalam laporannya, Pansus merujukpada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenaiPemerintahWilayah, yang mengatakanjika kepala wilayah wajib sampaikan Ranperda mengenai pertanggungjawaban penerapan APBD ke DPRD palinglamban6 bulansesudah tahun bujetusai.
Dengan menyertakanneraca keuangan yang sudahdicheck oleh Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Pansus sampaikananimo atas bekerja samasemua anggota fraksi yang sudahtempatkan perwakilannya dalam ulasandankerjasama dengan TeamBujetPemerintahanWilayah (TAPD).
Dansudahmemberikan dukungan proses ulasansama sesuaiagenda yang diputuskan oleh rapat pleno.
“Panitia Khusussudahmelakukanpekerjaannya secara on timesama sesuaisecarainstruksi rapat pleno, yaituulasanyang sudah dilakukanpada Jumat, 4 Juli 2025, danpengutaraan laporan di hari ini, Senin, 7 Juli 2025,” ungkapkan Ketua Pansus, Alfian Chaniago.
Sebagai ketua Pansus, Alfian Chaniago sampaikananimokePemerintahan Kota Palu atas kesuksesanraihpenilaianLumrahTanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untukneraca keuangan Tahun Bujet 2024.
Perolehan ini mengidentifikasi 11 kali beruntunPemerintah kota Palu mendapatpenilaianpaling tinggi dari BPK.
Akan tetapi, Pansus menulistetapadabeberapa kekurangan yang pentingmendapatkan perhatian serius di depan.
A