Pemerintahan Kabupaten Donggala secara tegassampaikanpengakuannyaberkaitan keadilan pajakdan hak wilayahdi bidang minyak dan gas bumi (migas) betul-betul ditegakkan.
Hal tersebutberkaitan posisi wilayah dalam peningkatan industri migas laut lepas di teritori Selat Makassar, terutamaberkaitanBlock North Ganal danBlock Rapak yang sekarangsudahmasuktahapanpeningkatansesudahdisepakatinya Rencana of Development (POD) I di tahun 2024.
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni memperjelasjika Donggala, sebagaidaerah yang terimbas langsung kegiatan migas laut lepas di Selat Makassar, mempunyai hak konstitusional atas Participating Interest (PI) 10 %dan pembagian Dana Untuk Hasil (DBH) migas yang adil.
Diamenyebutkan, aktivitaseksploitasidan pengeboran yang sudah dilakukan di daerahlaut lepas Selat Makassar mempunyaiimbas langsung padawarga Donggala, terutamabeberapa nelayan dankomune pesisir.
“Kegiatanbeberapa kapal seismik, rig pengeboran laut dalam, dan operasi logistik dansuplai chain yang lewat di perairan sekitaransudahmemengaruhi akses nelayan padadaerah tangkap danmemunculkankekuatiran atas imbas lingkungan periode panjang,” katanya. Minggu (29/6/2025).
Diamenambah, sebagaiwilayah yang memikuldampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan, Donggala memiliki hakmendapatsisi PI 10 %sama sesuaiKetentuan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016. Wajib diberikan kewilayahterimbas langsung, sebagaibentuk keadilan danketerlibatanwilayah dalam pengendalian sumber daya alam nasional.
Disamping itu, Donggala menuntut DBH migas yang adil, karena sumber daya yang dari laut yang berpengaruhpadawilayahsemestinyamemberikontributorpajak langsung untukpemda yang berkaitan.
“Sejauh inipemdasudahmemperlihatkan sikap bernilaidan terbuka, tetapitidak tinggal diam bilakekuatandanimbas migas yang demikian besar tidakditurutipernyataan hak danganti rugi yang sama dengan,” ungkapkan Vera.
Simak juga: Ini Nasib Seong Gi Hun dalam Squid Game Season 3 yang Tampil di Netflix
Sebagaibentukkesungguhan, Pemerintahan Kabupaten Donggala mengatakan tengah menyiapkanpembangunanBadan UsahaPunyaWilayah (BUMD) untukmengurus hak PI.
Disamping itu, documenttehnisberbentuk peta hubungan geografis Donggala dengan lokasi operasi migas, danpengkajian sosial ekonomi atas imbas industri migas.
“Dalam kurun waktu dekat, kami akanmenyuratkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan untukdengan cara resmisampaikankeinginanpernyataan hak PI dan DBH, sekalianmenggerakkan lahirnya kerja sama yang adil danberbasiskan data di antarapemerintahan pusat, kontraktor migas, danwilayahterimbas,” terangnya.
Vera mengharap, pada eratransparansiinformasidan semangat desentralisasi pajak, tidak lagi adapraktekeksplorasi sumber daya yang meremehkan hak dankehadiranwilayahsebagaidaerah operasional.
“Perjuangan ini bukanlahsekedarmasalah dana, tapimengenaikonsep keadilan, keterlibatan, dankebersinambungan pembangunan wilayah,” ujarnya. (*)